LABUHANBATU — Sebanyak 43 tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Labuhanbatu, Kamis (10/9/2026).
RDP yang digelar di Gedung DPRD Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, tersebut membahas polemik yang sebelumnya ramai di media sosial terkait dugaan pemotongan dana serta dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Haloban.
Salah seorang nakes, Jenni Silalahi, mengatakan kedatangan mereka ke DPRD Labuhanbatu merupakan tindak lanjut dari permintaan para tenaga kesehatan untuk bertemu dan menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi kepada anggota DPRD.
“Kedatangan kami para nakes Puskesmas Tanjung Haloban ke gedung Dewan ini karena sebelumnya kami memang meminta kepada anggota DPRD untuk bertemu terkait persoalan yang ada di Puskesmas Tanjung Haloban. Hari ini agenda tersebut dapat terlaksana,” ujar Jenni kepada awak media.
Menurutnya, kehadiran 43 nakes dalam RDP tersebut merupakan bagian dari perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang dinilai belum terselesaikan.
“Kami hadir untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Labuhanbatu yang membidangi persoalan kami, khususnya terkait polemik yang sempat viral di media sosial mengenai adanya dugaan pemotongan dana dan dugaan pungutan liar atas pengelolaan dana JKN di Puskesmas Tanjung Haloban,” katanya.
Jenni menjelaskan, dalam RDP tersebut turut hadir perwakilan tenaga kesehatan, anggota Komisi IV DPRD Labuhanbatu, Kepala Puskesmas Tanjung Haloban, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
Ia menyebutkan, para nakes berharap DPRD Labuhanbatu dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang mereka sampaikan serta mendorong adanya penyelesaian yang dianggap adil bagi seluruh pihak.
“Kami berharap Kepala Puskesmas Tanjung Haloban diganti. Semoga melalui RDP ini, para anggota Dewan dapat memberikan rekomendasi dan solusi terbaik bagi kami para nakes yang selama ini merasa terzalimi,” ungkapnya.
Para tenaga kesehatan berharap hasil RDP tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi dan langkah konkret dari pihak terkait sehingga polemik yang terjadi dapat segera menemukan titik terang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai hasil resmi RDP maupun tanggapan Kepala Puskesmas Tanjung Haloban dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu terkait sejumlah dugaan yang disampaikan para nakes.
(Tim-red)
